Kebakaran Mall Mei 98

rayawisesainfo.blogspot.com :: Kerusuhan Mei 1998 masih membekas dalam ingatan publik. Meski sudah 15 tahun berlalu, penyelesaian kasus ini tak kunjung selesai. Pemerintah tidak penah menindaklanjuti dengan proses hukum soal laporan investigasi disusun oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998. 

Anggota TGPF Sandyawan Sumardi mengatakan kasus Mei 1998 adalah tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dia memperkirakan kekacauan pada tanggal 13, 14, dan 15 itu menewaskan 1.880 orang.

"Jumlah korban jiwa itu sangat besar dibandingkan Perang Diponegoro,” kata Sandyawan saat ditemui merdeka.com Senin lalu di kantornya di bilangan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pemerintah telah menyerahkan hasil penyelidikan TGPF Mei 1998 itu ke Kejaksaan Agung, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti hingga penyidikan. Dia menuding Kejaksaan Agung tidak berniat menyelesaikan kasus kejahatan kemanusiaan itu dengan alasan menunggu terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Ad Hoc. Sandyawan menilai pemerintah sejatinya sejak awal tidak pernah menginginkan pembentukan TGPF.

Tim ini terbentuk atas desakan negara-negara sahabat untuk mencari tahu penyebab kerusuhan dan penuntasannya. Komisi itu melibatkan semua departemen. Sampai sekarang, kasus pembunuhan dan pemerkosaan massal itu sungguh sulit diungkap. “Kerusuhan Mei adalah operasi militer murni,” dia menegaskan. Temuan tim pencari fakta di beberapa kota, seperti Medan, Jakarta, Solo, Lampung, Palembang, dan Surabaya kian membuktikan keterlibatan militer.

Dia menyebutkan kerusuhan di kota-kota itu selalu terjadi dengan sistematis, jumlah korban banyak, dan luas. Sebagai salah satu anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, Sandyawan Sumardi melihat pemerkosaan merupakan cara efektif untuk menimbulkan kepanikan sekaligus ketakutan di masyarakat. Hingga saat ini, kasus pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 kian pudar dari ingatan publik. Bahkan, tidak sedikit kalangan meragukan kejadian itu. 

“Saya punya data lengkap sekitar 52 orang (korban pemerkosaan) pada Mei 1998 di beberapa tempat. Tapi ada etika, identitas korban tidak bisa disebarkan. Itu buat keselamatan dan nama baik korban,” kata Sandyawan saat ditemui merdeka.com Senin lalu di kantornya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dia mengakui perlu perjuangan berat untuk meminta pengakuan para korban. Namun setelah laporan tim pencari fakta selesai disusun, pemerintah malah menganulir temuan itu. Mereka bahkan menyebarkan foto-foto korban pemerkosaan. “Itulah cara-cara pemerintah mendiskreditkan tim pencari fakta dan menganggap pemerkosaan tidak ada,” ujarnya. Sandyawan menilai propaganda pemerintah untuk membantah pemerkosaan massal dalam kekacauan 15 tahun lalu berhasil. Dia mengakui bakal sulit menuntaskan kasus ini lantaran pelaku dan penggerak kejadian masih menjabat.

Meski begitu, Sandyawan berharap kasus itu harus terus diangkat sehingga masyarakat tidak lupa dengan aib bangsa ini. Dia meminta teman-teman seperjuangannya pada Mei 1998, seperti Andi Arif, Budiman Sujatmiko, dan Pius Lustrilanang kini masuk dalam pemerintahan terus mendorong penyelesaian kasus itu. Sandyawan masih menekuni kegiatannya mendampingi warga miskin di bantaran Sungai Ciliwung dari kawasan Pasar Minggu sampai Kampung Pulo lewat lembaga Ciliwung Merdeka. “Saya tidak akan menilai pilihan kawan-kawan, tapi tolong jangan saling menyerang dan membalik fakta-fakta untuk kepentingan tertentu." 

By : Sumber